Bermitra sejak 2009, KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

KOMPAS.com – Koperasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pun dinilai menjadi alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat.

Namun, agar memiliki standar usaha yang dapat bersaing dengan institusi perbankan, koperasi memerlukan sistem pengawasan, penataan, pembenahan, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidangnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pun terus melakukan pembinaan, pembenahan, dan pengawasan.

Sebagai lembaga negara yang membidangi urusan koperasi UMKM (KUMKM), Kemenkop UKM memiliki fungsi dan tanggung jawab penting bagi kemajuan dan masa depan KUMKM di Indonesia.

Dari segi permodalan, Kemenkop UKM memiliki satuan kerja yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada KUMKM, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

LPDB-KUMKM menggelontorkan dana bergulir untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan atau pembiayaan lainnya.

Dana bergulir yang disalurkan lembaga tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga peruntukannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah KSP Lombok Sejati NTB. Koperasi primer tingkat provinsi ini bergerak di sektor usaha simpan pinjam yang kini memiliki 16.485 anggota dan 53 karyawan.

Koperasi tersebut sudah memiliki lima kantor cabang di Mataram, Lombok Timur, Kopang, dan Gerung. Sementara, kantor cabang terakhir yang berada di Praya saat ini masih proses persiapan.

Tingginya kebutuhan anggota, khususnya yang memiliki usaha produktif, serta suku bunga bersaing dan rendah, mendorong koperasi untuk mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM.

KSP Lombok Sejati NTB telah menerima penguatan permodalan LPDB-KUMKM sebanyak empat kali sejak 2009 hingga 2023. Hingga kini, pembiayaan KSP Lombok Sejati berstatus kolektibilitas lancar.

Ketua KSP Lombok Sejati NTB Suyitno mengatakan, pihaknya bermitra dengan LPDB-KUMKM lantaran memercayai dan puas terhadap layanan yang diberikan.

Pulihnya sektor ekonomi pascapandemi Covid-19, serta banyaknya usaha anggota yang terdampak, menyebabkan kebutuhan anggota terhadap tambahan modal usaha dengan tarif bunga rendah meningkat.

“Oleh karena itu, apabila KSP Lombok Sejati NTB masih diberi kepercayaan untuk mengelola dana bergulir bagi anggota pada tahun mendatang, maka kami berkomitmen akan mengelolanya dengan amanah,” imbuh Suyitno dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

KSP Lombok Sejati NTB yang berkantor pusat di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Kabupaten Lombok Barat NTB berupaya menggenjot prestasi yang lebih baik lagi pada 2024.

 

 

Suyitno mengatakan, pihaknya telah mencanangkan sejumlah strategi, di antaranya menjaring informasi pasar untuk penempatan dana, memasarkan produk pinjaman dengan tarif bunga bervariasi dan bersaing, serta meningkatkan kunjungan penagihan kepada anggota-anggota peminjam yang telah mendapat pinjaman dari koperasi.

Sementara untuk pinjaman anggota yang bermasalah atau kondisi gagal bayar, koperasi harus benar-benar memperhatikan lima aspek dari unsur kelayakan usaha sejak awal pemberian pinjaman, yakni character, capacity/cashflow, capital, conditions, dan collateral (5C).

“Selain itu, harus ada jaminan yang marketable dan rutin membuat jadwal kunjungan ke anggota peminjam agar dilakukan pembinaan atau penagihan bila terjadi kondisi tersebut,” terang Suyitno.

Suyitno menambahkan, selain bersinergi dengan LPDB-KUMKM untuk mendukung pelayanan dan mengembangkan produk-produk yang ada, koperasi juga bersinergi dengan mitra perbankan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP).

Pihaknya juga mendapatkan arahan juga didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Bidang Pengembangan Kelembagaan, serta Kemenkop UKM.

Dengan upaya-upaya tersebut, koperasi diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan layanan yang lebih sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Koperasi yang berdiri tahun 2004 itu pun terus mengupayakan kinerja yang baik melalui peningkatan manajemen SDM serta kelembagaan yang baik dan tertib

Suyitno berharap, KSP Lombok Sejati NTB dapat lebih maju, berkembang, dan mampu memberi manfaat besar bagi masyarakat terutama untuk kesejahteraan anggotanya.

“Pelayanan LPDB-KUMKM sangat berkesan bagi kami, karena kami selalu dibantu dan diarahkan, khususnya saat kekurangan likuiditas untuk pengembangan usaha. LPDB-KUMKM menjadi mitra kerja yang kehadirannya nyata dan dapat diandalkan. Selama 14 tahun bersinergi dengan LPDB-KUMKM, KSP Lombok Sejati NTB dapat bertahan hingga saat ini tidak bisa dimungkiri berkat kerja sama yang baik dengan LPDB-KUMKM,” ujar Suyitno.

Ia berharap, LPDB-KUMKM dapat memberikan pinjaman berupa bantuan likuiditas. Ini mengingat ada situasi tertentu yang mengharuskan koperasi untuk membayar, tetapi cadangan kasnya tidak mencukupi.

Di samping itu, Suyitno juga berharap LPDB-KUMKM dapat menjadi Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi ke depan. Sebab, hal ini dapat membantu mewujudkan masa depan koperasi yang lebih baik dan maju di Indonesia.

Berdasarkan online data system (ODS) Kemenkop UKM, jumlah koperasi di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat tercatat, sebanyak 268 unit. Jumlah ini masih tergolong rendah dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Menanggapi kondisi tersebut, Suyitno selaku Ketua KSP Lombok Sejati NTB mengatakan bahwa pola pikir masyarakat masih menjadi faktor dominan yang sangat memengaruhi.

“Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih wadah usaha nonkoperasi dibanding koperasi karena dalam perkoperasian intervensi anggota melalui rapat anggota sangat dominan. Faktor ini menyebabkan orang lebih mencari wadah usaha lain yang lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Kami harap, pemerintah perlu menjawab tantangan ini dengan membuat terobosan-terobosan baru khususnya untuk menjaring koperasi-koperasi potensial di daerah,” pinta Suyitno.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku KUMKM, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

LPDB-KUMKM didapuk oleh pemerintah, khususnya Kemenkop UKM untuk menjadi garda terdepan bagi perkuatan permodalan KUMKM di Indonesia.

“Misi melakukan pemihakan bagi kelangsungan KUMKM terus digaungkan di lingkungan LPDB-KUMKM. Kami merupakan bagian dari pelaku sejarah yang turut serta menggerakan denyut ekonomi terbesar di negeri ini melalui koperasi dan UMKM,” tutur Supomo.

Selain itu, lanjutnya, sinergi dengan pelaku KUMKM juga terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Upaya ini pun melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat.

“Dinas KUKM pun membantu kami menjaring koperasi-koperasi potensial di wilayahnya masing-masing,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM terus melakukan mapping dengan mengundang koperasi-koperasi yang terafiliasi dengan Kemenkop UKM.

Langkah tersebut diambil untuk mengurai kendala-kendala yang ditemui masyarakat, khususnya saat mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM.

Menjawab kendala lain yang kerap dihadapi koperasi, LPDP-KUMKM juga tetap menggandeng lembaga-lembaga penjamin guna meminimalisi kekurangan agunan saat mengakses dana bergulir.

“Kami optimistis, penyaluran dana bergulir dan pencapaian target 2024 dapat berjalan sesuai target dan waktu yang ditentukan. Melalui penerapan strategi, kebijakan, serta kolaborasi dan sinergi yang baik dengan semua pihak, baik internal, mitra koperasi, maupun para pemangku kepentingan, kami yakin bisa melalui 2024 dengan penuh semangat,” tutup Supomo.